Tunjuk Plh Bupati, Ganjar : Ayo Kita Selamatkan Banjarnegara

  • Bagikan

BANJARNEGARA – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memenuhi janjinya untuk datang ke Kabupaten Banjarnegara pada Senin (6/9/2021). 

Sebelumnya, Ganjar memang mengatakan akan datang ke Banjarnegara dan menemui jajaran pejabat setempat pasca penangkapan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono oleh KPK. 

Kedatangannya Ganjar itu untuk memastikan pelayanan publik di Banjarnegara tetap berjalan dengan baik. 

Tiba di Banjarnegara sekitar pukul 12.00 WIB, Ganjar disambut oleh Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Setelah berbincang sesaat secara tertutup, mereka menggelar rapat terbuka di pendopo yang diikuti seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 

Dalam rapat itu, Ganjar meminta para pejabat agar tetap melakukan pelayanan pada masyarakat tanpa terganggu kasus penangkapan Bupati Banjarnegara oleh KPK. 

Kasus penangkapan akibat korupsi ini diharap bisa menjadi momentum bagi pemerintahan Banjarnegara untuk mereformasi diri. 

“Apakah panjenengan (Anda) siap berubah atau tidak? Hentikan urusan pungli (pungutan liar), gratifikasi dan korupsi. Setuju apa tidak?,” tanya Ganjar pada seluruh pejabat yang ada di tempat itu dan semuanya serentak menjawab setuju. 

“Baik kalau begitu nanti saya dampingi. Banjarnegara harus maju. Ayo kita selamatkan Banjarnegara,” ucapnya. 

Ditemui usai acara, Ganjar menyebut sudah menandatangni surat penunjukan pelaksana harian (Plh) Bupati. 

“Suratnya sudah saya tanda tangani, sehingga pak wakil bupati saya minta segera mengambil langkah-langkah,” katanya. Dilansir dari humas.jatengprov.go.id

Dalam pengarahannya, Ganjar memberikan petunjuk dan langkah-langkah agar Kabupaten Banjarnegara terhindar dari kejadian serupa di masa yang akan datang. 

“Ayo politik anggarannya digitalkan. Kalau sulit nanti kita dampingi. Semuanya serba elektronik. Saya juga mendorong semua pejabat melaporkan LHKPN. Wajib termasuk DPRD nya,” jelasnya. 

Selain itu, unit pengendali gratifikasi juga harus dikelola. Ia mengusulkan agar menggandeng tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi di Banjarnegara. 

“Saya pesan, ini tinggal sembilan bulan masa jabatan. Maka ini momentum untuk me-reform (pembaruan) diri. Layani masyarakat dengan mudah, murah dan cepat. Harus transparan, akuntabel dan berintegritas. Sikat semua pungli, enggak boleh ada lagi setoran-setoran,” tegasnya. 

Ganjar juga meminta Banjarnegara melakukan reformasi politik anggaran dan dikontrol dengan baik. Tujuannya agar didapatkan anggaran untuk menaikkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) agar para ASN tidak melakukan korupsi. 

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar seluruh OPD di Banjarnegara mengaktifkan media sosial untuk melayani masyarakat. 

“Supaya masyarakat mudah berkomunikasi. Saya lihat medsosnya Banjarnegara ini enggak aktif, hanya BPBD nya yang aktif. Sekarang eranya sudah digital, kita mesti go digital dan semuanya saya minta membuka diri,” pungkasnya. 

Pada sambutannya, Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin, mengaku pihaknya sangat menyambut baik uluran pembinaan yang akan diberikan Ganjar. 

“Kami sudah menunggu lama pembinaan dari Pak Gubernur di sisa masa jabatan yang sekitar sembilan bulan lagi. Sesuai perintah Pak Ganjar, kami tidak akan main-main dengan proyek, jual beli jabatan dan hal-hal yang berkait dengan korupsi, nepotisme dan konspirasi. Kami semua sudah sepakat, kami akan melaksanakan itu,” tegasnya. 

Selain berkomitmen akan selalu menjunjung tinggi integritas, Syamsudin dan jajarannya juga Ganjar untuk membuka hubungan silaturahmi daerahnya dengan pemerintah provinsi yang sempat terganggu. 

“Mudah-mudahan, hambatan dari pemerintahan yang lampau pada provinsi, kami harap dibuka kembali keran silaturahmi. Karena Jateng kalau enggak ada Banjarnegara kurang genap,” pungkasnya.

  • Bagikan