Jelang Sensus Penduduk 2020, Gubernur Jatim Khofifah Minta BPS Mendata Warga Tanpa KTP

  • Bagikan

Kliksajajatim.co- Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung kesuksesan pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur.

Sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini untuk kali pertama akan menggunakan metode online dan dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Juni 2020.

Hal tersebut terungkap saat Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiawan SSI,MSi   menemui Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (28/1).

“Gubernur Jatim mendukung penuh suksesnya pelaksanaan sensus penduduk, karena Sensus penduduk ini sangat penting karena data penduduk ini kan data dasar untuk semua perencanaan pembangunan,” tegas Kepala BPS Jawa Timur Dadang Hardiawan SSI,MSi.

Dadang memaparkan bahwa basis data survei penduduk menggunakan data kependudukan dari Dirjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil)  Kementerian Dalam Negeri. Petugas BPS berperan memperbaharui data kependudukan lewat survei ini dengan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK).

“Ini salah satu cara menuju satu data kependudukan. Jadi kita nanti punya data jumlah penduduk secara de facto [berdasar survei] dan de jure [berdasar NIK],” ujar dia.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta BPS mendata penduduk yang tidak mempunyai KTP atau NIK seperti halnya masyarakat mereka yang ada di wilayah pesisir selatan dan mereka yang berada di Panti Asuhan.

Selain itu Gubernur juga  berpesan agar BPS juga mendata kemiskinan di beberapa daerah di Jatim seperti halnya di wilayah Malang Selatan, Probolinggo dan Madura.

Gubernur mengharapkan data dari BPS tersebut nantinya bisa dirilis dan diisinergikan dengan Diskominfo Jatim serta dibuatr dalam bentuk info grafis agar masyarakat mengetahui.

  • Bagikan